Pendidikan sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Karena, pendidikan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan ini bukan hanya sekedar menrasfer ilmu, tapi juga harus membentuk manusia yang mempunyai keterampilan. Bahkan, bisa membuka lapangan pekerjaan. Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tapi, bagaimana pendidikan di Indonesia? Pada Tap MPR No.IV/MPR/1999, telah ditegaskan bahwa perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia diupayakan melalui : peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, pemberdayaan lembaga pendidikan, peningkatan tenaga pendidikan serta pembaharuan pendidikan dengan prinsip disentralisasi dan otonomi.
Ada yang berpendapat, bahwa anggaran dari pemerintah untuk pendidikan sebesar 20% dan itu cukup untuk menggaji guru sekaligus untuk pendidikan gratis, kalau dari pemerintah bisa sampai kepada yang dituju. Jika sudah sampai kepada yang dituju jurang dari 20%, mungkin saja “ditengah jalan” terkikis sedikit demi sedikit, sehingga pendidikan menjadi mahal. Tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai “ajang bisnis” lewat pendidikan.
Tapi, dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan komponen gaji guru dalam anggaran pendidikan 20% disesalkan banyak kalangan. Karena, dikhawatirkan berkurangnya anggaran dari negara, biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat semakin mahal. Apabila gaji guru dimasukkan, tidak menutup kemungkinan anggaran untuk pendidikan habis untuk menggaji guru.
Anggaran Departemen Pendidikan 2008 yang semula Rp 49,70 triliun turun menjadi Rp 42,24 dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2008. Anggaran itu lebih kecil dari anggaran 2007 sebesar Rp 44,1 triliun. Pada akhir 2007 tercatat masih terdapat ruang kelas SD/MI yang rusak mencapai 91.064. Sedangkan ruang kelas SMP sebesar 20.223. Dan perpustakaan yang dimiliki oleh SD hanya 27,6%.
Parahnya lagi, anggaran bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi 315.945 siswa SD dan SMP swasta tahun 2008 dicoret. Dari dewan tidak setuju anggaran Rp 157,7 miliar untuk merealisasikan pendidikan gratis SD – SMP baik negeri maupun swasta. Akibat pencoretan itu, alokasi anggaran BOP itu dipastikan sebanyak 190.842 siswa SD/MI swasta pada 1.805 sekolah dan 125.112 siswa SMP/MTs pada 689 sekolah tidak jadi menerima bantuan.
Sehingga banyak warga miskin yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Padahal, dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak menyelenggarakan pendidikan. Tapi, belum terpenuhi. Kalaupun ada, fasilitasnya sangat minim ditambah lagi sumber daya untuk tenaga pengajar terbatas.
Ada sebuah sekolah gratis untuk rakyat miskin disalah satu wilayah di Jakarta dan tetap mendapat ijazah resmi. Sekolah ini yang mengelola adalah dua orang kakak beradik. Tujuan mereka adalah untuk meminimalisir preman kecil di jalanan. Namun sekali lagi, masalah fasilitasnya sangat terbatas. Untuk kelas 1 – 6 terkadang harus digabung menjadi satu ruangan.
Sementara itu dari Ketua DPRD DKI mengungkapkan, pencoretan anggaran BOP SD/SMP swasta dilakukan karena dana tersebut dialihkan untuk membiayai pembangunan busway koridor VIII – X. Padahal pedidikan lebih penting dari pada untuk pembangunan busway. Banyak masyarakat mengeluhkan karena adanya busway itu, macet di Jakarta bertambah parah. Mengapa pemerintah tidak bertindak untuk dana BOP yang dialihkan itu? Seharusnya BOP itu untuk mensejahterakan rakyat yang masih sangat membutuhkan pendidikan.
Masalah pemotongan biaya – biaya pendidikan tidak hanya dikalangan pemerintah pusat atau daerah saja. Dari pihak kepala sekolahpun ada yang menyelewengkan biaya pendidikan. Pemerintah daerah sudah membantu pembaharuan perpustakaan di salah satu sekolah di Tangerang sebesar Rp 74 juta. Bantuan itu sudah satu tahun bulan lalu diberikan, tapi sampai sekarang perpustakaan di sekolah tersebut belum terealisasikan juga.
Lalu, masalah peningkatan tenaga pendidikan, mungkin termasuk tenaga pengaja atau guru. Ternyata masih ada sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Di wilayah kantor cabang Dinas Kecamatan Priuk mencapai 37 sekolah tercatat 24 SD negeri, 13 SD swasta sebanyak 14.000 siswa masih kekurangan guru pada tahun 2007. Untuk wilayah DKI Jakarta, sepertinya sudah cukup meningkat masalah tenaga pendidikan. Ditambah dengan kesejahteraan yang mencukupi.
Tapi, bagaimana dengan tenaga pendidikan dan kesejahteraan di desa – desa tertinggal? Apakah sudah mencukupi? Masih banyak guru yang pendapatannya hanya lima Rp 15.000 per bulan. Bahkan, ada kepala sekolah mempunyai kerja sampingan sebagai pemulung barang – barang bekas ditempat sampah. Ada juga yang rela tidak dibayar. Sampai sekarang, desa – desa yang tertinggal itu belum tersentuh oleh pemerintah.
Sepertinya dari tahun ke tahun anak didik di Indonesia semakin berkurang mutu sumber daya manusianya. Padahal, sekitar lima belas atau dua puluh tahun lalu, puluhan tenaga pengajar Indonesia dikirim keluar negeri. Coba bandingkan dengan negara tetangga lebih maju dibandingkan Indonesia. Karena, di negara tetangga seperti Singapura konsisten memakai kurikulum Indonesia yang lama, entah itu kurikulum 1994, 1998 atau bahkan lebih lama dari itu.
Entah mengapa kurikulum yang ada di Indonesia ini sering kali berubah dan juga setiap tahunnya untuk standar kelulusan ujian nasional terus meningkat? Dari siswa SD dan SMP serta dari para orang tua sangat keberatan dengan peningkatan standar kelulusan setiap tahun. Tahun 2007 satu sekolah itu tidak lulus di sebuah wilayah di Jawa Barat, setiap tahunnya angka tidak lulus SD, SMP dan SMA bisa saja akan terus bertambah.
Sebuah pendapat menyatakan, banyak sekali siswa lulusan SMA tidak berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang berikutnya. Disebabkan kejenuhan belajar selama beberapa bulan menjelang ujian nasional. Selama belajar di sekolah, jam belajar menjadi bertambah. Dari kalangan mahasiswa juga banyak mengalami kejenuhan karena program studi. Sehingga banyak yang menjadi penganggunran.
Badan Pusat Statistik, mengatakan, hingga februari tahun 2007, jumlah sarjana yang menganggur sebanyak 409.890 orang. Belum lagi lulusan diploma III yang belum mendapat pekerjaan sebanyak 179.231 orang serta diploma I dan diploma II yang menganggur berjumlah 151.085 orang. Total penganggur keluaran institusi pendidikan tinggi berjumlah 740.206 orang. Angka – angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 (hingga Agustus). Pada tahun tersebut angka sarjana yang menganggur sebanyak 183.629 orang. Untuk diploma III sebanyak 94.445 orang serta lulusan diploma I dan II berjumlah 130.519 orang. Total penganggur keluaran isntitusi pendidikan tinggi berjumlah 408.593 orang.
Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah memberikan pendidikan gratis berikut fasilitas yang memadai kepada warga yang tidak mampu, sedangkan yang mampu menjadi donatur untuk pembangunan pendidikan serta merealisasikan anggaran pendidikan dari pemerintah yang 20% dibawah pengawasan yang ketat, supaya tidak disalahgunakan dalam mencari keuntungan oleh oknum tertentu.
BOP tahun 2008 seharusnya dilaksanakan dan menunda pembangunan koridor busway, karena mungkin bisa meminimalisir kemacetan di jalan – jalan raya Jakarta. Hal ini juga membantu pendidikan kepada rakyat miskin.
Meningkatkan mutu tenaga pendidikan dengan memberikan pelatihan – pelatihan peningkatan mutu dan mensejahterakan para guru terutama di daerah – daerah tertinggal setara dengan pendapatan guru di DKI Jakarta sekaligus merenovasi bangunan sekolah – sekolah yang sudah tidak layak pakai.
Pemerintah seharusnya kembali konsisten memakai kurikulum yang lama. Karena, dengan menggunakan kurikulum yang lama bisa meningkatkan mutu para anak didik, ditambah lagi dengan mengajarkan keterampilan lain, agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.
Jadi, pendidikan di Indonesia masih belum bisa dijangkau oleh rakyat miskin dikarenakan biaya pendidikan mahal. Masih banyak bangunan – bangunan sekolah yang hampir roboh belum diperbaiki, masih terbatas pula tenaga pendidikan dan kesejahteraannya belum tercukupi, serta perubahan kurikulum yang ditetapkan pemerintah karena berpengaruh pada sumber daya manusia.
(Ini dibuat saat saya lomba essay tingkat Jurusan di UHAMKA tahun 2008. Alhamdulillah, juara 1. Hehehe)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar