10 Penguasa Terkejam Di Dunia (Bagian 2-habis)

6. Benito Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 Juli 1883 – 28 April 1945) adalah seorang diktator Italia yang menganut Fasis. Ia adalah diktator Italia pada periode 1922-1943. Ia dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, ia diisolasi. Dua tahun kemudian, ia dieksekusi di Como, Italia utara. Mussolini mengakhiri sebuah dekade seperti di Jerman yang dilakukan diktator Adolf Hitler dengan Nazi-nya.

Kehidupan Awal

Mussolini lahir di Predappio, Forlì (Emilia-Romagna). Ayahnya Alessandro seorang pandai besi dan ibunya Rosa seorang guru sekolah. Seperti ayahnya, ia menjadi seorang sosialis berat. Tahun 1902 ia beremigrasi ke Swiss. Karena sulit mencari pekerjaan tetap, akhirnya ia pindah ke Italia. Pada 1908 ia bergabung dengan surat kabar Austria di kota Trento.

Keluar dari situ, ia jadi editor sebuah koran sosialis la Lotta di Class (Pertentangan Kelas). Di sini antusiasmenya pada Karl Heinrich Marx makin besar. Tahun 1910, ia menjabat sekretaris partai sosialis tingkat daerah di Forlì dan kepribadiannya berkembang menjadi antipatriot. Ketika Italia menyatakan perang dengan Kerajaan Ottoman tahun 1911, ia dipenjara karena propaganda perdamaiannya. Ini bertentangan dengan kinerjanya kemudian.

Setelah ditunjuk jadi editor koran sosialis Avanti, ia pindah ke Milan, tempatnya membangun dirinya sebagai kekuatan berpangaruh atas para pemimpin buruh sosialis Italia. Ia percaya, para proletar bisa dibuhul dalam gerakan fascio. Agaknya inilah cikal bakal gerakan fasis, yang lahir di saat perekonomian Italia memburuk akibat perang, dan pengangguran merebak di mana-mana.  Pada Maret 1919, fasisme menjadi suatu gerakan politik ketika ia membentuk Kelompok untuk Bertempur yang dikenal sebagai baju hitam, yakni kumpulan penjahat, kriminal, dan preman yang bertindak sebagai tukang pukul para cukong.   Penampilan mereka seram dan tiap hari terlibat perkelahian di jalan-jalan.

Setelah gagal pada Pemilu 1919, ia mengembangkan paham kelompoknya, sehingga mulai mendapat pengaruh. Mereka, kaum fasis, menolak parlemen dan mengedepankan kekerasan fisik.  Anarki pecah di mana-mana.  Pemerintah liberal tak berdaya menghadapinya.  Ia membawa “geng”nya, sejumlah besar kaum fasis yang bertampang sangar, untuk melakukan Berbaris ke Roma.  Melihat rombongan preman berwajah angker memasuki Roma, Raja Vittorio Emanuele III menciut jeri. Mussolini diundang ke istana lalu diberi posisi sang Pemimpin. Pada Oktober 1922, Raja memintanya membentuk pemerintahan baru. Jadilah Italia dikelola pemerintahan fasis.

Gebrakan pertamanya setelah memegang kekuasaan, adalah menyerang Ethiopia dengan merujuk pada pandangan rasis Charles Robert Darwin, “Ethiopia bangsa kelas rendah, karena termasuk kulit hitam. Jika diperintah oleh ras unggul seperti Italia, itu sudah merupakan akibat alamiah dari evolusi.” Bahkan ia bersikeras bahwa bangsa-bangsa berevolusi melalui peperangan. Sehingga jadilah Italia waktu itu bangsa yang ditakuti sepak terjangnya.

Yang meresahkan, ketika ia menduduki Abbesinia tahun 1937, kontan dunia tersentak. Teman akrabnya di Eropa adalah Adolf Hitler, dan mereka membuat aliansi, yang menyeret Italia ke dalam Perang Dunia II di pihak Jerman pada 1940. Namun, pasukannya kalah di Yunani dan Afrika, dan Italia sendiri diserbu oleh pasukan Britania Raya dan Amerika Serikat pada 1943.  Pada saat itu Mussolini telah diturunkan dari takhtanya dan ditahan.  Pasukan payung Jerman membebaskan dan mengembalikannya berkuasa di Italia Utara.  Akhir riwayatnya tiba tak lama kemudian. Ketika akhirnya Italia dikalahkan, ia ditembak oleh musuh Italianya dan mayatnya digantung terbalik di Piazza Loreto di Milan.

7. Pol Pot

Saloth Sar (19 Mei 1925 – 15 April 1998), lebih dikenal sebagai Pol Pot, adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari 1976 hingga 1979. Pemerintahannya banyak disalahkan untuk kematian sekitar dua juta warga Kamboja, meski perkiraan jumlahnya beragam.

Kamboja Demokratis

Pada awal 1976 pihak Khmer Merah menahan Sihanouk dalam tahanan rumah. Pemerintah yang ada saat itu segera diganti dan Pangeran Sihanouk dilepas dari jabatannya sebagai kepala negara. Kamboja menjadi sebuah republik komunis dengan nama “Kamboja Demokratis” (Democratic Kampuchea) dan Khieu Samphan menjadi presiden pertama.  Pada 13 Mei 1976 Pol Pot dilantik sebagai Perdana Menteri Kamboja dan mulai menerapkan perubahan sosialis terhadap negara tersebut. Pengeboman yang dilakukan pihak Amerika Serikat telah mengakibatkan wilayah pedesaan ditinggalkan dan kota-kota sesak diisi rakyat (Populasi Phnom Penh bertambah sekitar 1 juta jiwa dibandingkan dengan sebelum 1976).

Saat Khmer Merah mendapatkan kekuasaan, mereka mengevakuasi rakyat dari perkotaan ke pedesaan di mana mereka dipaksa hidup dalam ladang-ladang yang ditinggali bersama.  Rezim Pol Pot sangat kritis terhadap oposisi maupun kritik politik; ribuan politikus dan pejabat dibunuh, dan Phnom Penh pun ikut berubah menjadi kota hantu yang penduduknya banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit atau eksekusi. Ranjau-ranjau darat (oleh Pol Pot mereka disebut sebagai “tentara yang sempurna”) disebarkan secara luas ke seluruh wilayah pedesaan.

Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja.  Pasukan Kamboja dikalahkan dengan mudah, dan Pol Pot lari ke perbatasan Thailand. Pada Januari 1979, Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin, yang terdiri dari anggota Khmer Merah yang sebelumnya melarikan diri ke Vietnam untuk menghindari pembasmian yang terjadi sebelumnya pada 1954. Banyak anggota Khmer Merah di Kamboja sebelah timur yang pindah ke pihak Vietnam karena takut dituduh berkolaborasi. Pol Pot berhasil mempertahankan jumlah pengikut yang cukup untuk tetap bertempur di wilayah-wilayah yang kecil di sebelah barat Kamboja. Pada saat itu, Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Pol Pot, menyerang, dan menyebabkan Perang Tiongkok-Vietnam yang tidak berlangsung lama. Pol Pot, musuh Uni Sovyet, juga memperoleh dukungan dari Thailand dan Amerika Serikat. Amerika Serikat  dan Tiongkok memveto alokasi perwakilan Kamboja di Sidang Umum PBB yang berasal dari pemerintahan Heng Samrin.  Amerika Serikat secara langsung dan tidak langsung mendukung Pol Pot dengan menyalurkan bantuan dana yang dikumpulkan untuk Khmer Merah.

Jumlah korban jiwa dari perang saudara, konsolidasi kekuasaan Pol Pot dan invasi Vietnam masih dipertentangkan. Sumber-sumber yang dapat dipercaya dari pihak Barat [1] menyebut angka 1,6 juta jiwa, sedangkan sebuah sumber yang spesifik, seperti jumlah tiga juta korban jiwa antara 1975 dan 1979, diberikan oleh rezim Phnom Penh yang didukung Vietnam, PRK. Bapa Ponchaud memberikan perkiraan sebesar 2,3 juta—meski jumlah ini termasuk ratusan ribu korban sebelum pengambil alihan yang dilakukan Partai Komunis. Amnesty International menyebut 1,4 juta; sedangkan Departemen Negara Amerika Serikat, 1,2 juta. Khieu Samphan dan Pol Pot sendiri, masing-masing menyebut 1 juta dan 800.000.

Pasca pemerintahan Partai Komunis

Pol Pot mundur dari jabatannya pada 1985, namun bertahan sebagai pemimpin de facto Partai Komunis dan kekuatan yang dominan di dalamnya.  Pada 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Pol Pot menolak proses perdamaian, dan tetap berperang melawan pemerintah koalisi yang baru. Khmer Merah bertahan melawan pasukan pemerintah hingga 1996, saat banyak pasukannya yang telah kehilangan moral mulai meninggalkannya. Beberapa pejabat Khmer Merah yang penting juga berpindah pihak.

Pol Pot memerintahkan eksekusi terhadap rekan dekatnya Son Sen dan sebelas anggota keluarganya pada 10 Juni 1997 karena mencoba mengadakan persetujuan dengan pemerintah (kabar tentang ini tidak diketahui di luar Kamboja selama tiga hari). Pol Pot lalu melarikan diri namun berhasil ditangkap Kepala Militer Khmer Merah, Ta Mok dan dijadikan tahanan rumah seumur hidup.  Pada April 1998, Ta Mok lari ke daerah hutan sambil membawa Pol Pot setelah sebuah serangan pemerintah yang baru.  Beberapa hari kemudian, pada 15 April 1998, Pol Pot meninggal – kabarnya akibat serangan jantung.  Jasadnya kemudian dibakar di wilayah pedesaan, disaksikan oleh beberapa anggota eks-Khmer Merah.

8. Augusto Pinochet

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 November 1915–Providencia, 10 Desember 2006) adalah seorang jenderal dan diktator Chili. Ia adalah kepala junta militer yang berkuasa di Chili pada periode 1973 – 1990. Ia meraih kekuasaan dengan cara kudeta sesaat setelah pemilu demokratis yang memilih Presiden Salvador Allende yang sosialis. Ia tampil sebagai presiden Republik pada 1974 – 1990 (dari 1981 hingga terbentuknya sebuah Konstitusi 1980) yang baru.  Sekitar 3.000 orang Chili terbunuh selama masa pemerintahannya. Pinochet memperkenalkan banyak kebijakan pasar bebas neoliberal.

Melalui Operasi Jakarta, presiden Amerika Serikat, Richard Nixon menggunakan CIA untuk membantu junta militer Chili dalam mengkudeta Presiden Salvador Allende dan menaikan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Chile, Augusto Pinochet Agurte.  Sejak 1974-1990, tidak kurang dari 2025 kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim Pinochet melalui dinas rahasianya DINA (semacam Kopkamtib-nya Chile) telah terjadi. 1068 berupa kasus pembunuhan dan 957 kasus orang hilang.  Kudeta yang dilakukan Pinochet terhadap Allende, bila dicermati amat mirip dengan yang diduga dilakukan Soeharto terhadap Soekarno yaitu setidaknya antara lain pada:

* Beredarnya dokumen yang meresahkan tentang perencanaan pembunuhan beberapa jenderal dan komandan-komandan militer. Hal itu selain terjadi di Chile (dokumen rencana ‘Z’) juga Indonesia (Beredarnya daftar pejabat AD yang akan dibunuh dikalangan tokoh-tokoh buruh, politisi dan elit militer Chili).

* Disebarnya isu yang menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan poltitik dalam negeri. Di Chile masyarakat terutama serikat buruh militan dan jenderal-jenderal konservatif mendapat kiriman kartu-kartu kecil di mana tercetak kata-kata “Jakarta Se Acerca” (Jakarta Sudah Mendekat).

* Diduga sangat kuat kedua kudeta tersebut sama-sama di dukung CIA.

Pada 1990 ia kehilangan kekuasaan, namun ia menjadikan dirinya senator seumur hidup, untuk mencegah agar ia tak ditangkap.  Ia dipaksa meninggalkan kedudukan senator pada 2002, namun sekali lagi ia tak ditangkap, saat itu dikatakan ia menderita dementia. Pada Mei 2004 hakim berkata itu tidak benar. Pada 13 Desember ia ditempatkan dalam tahanan rumah.  Ia meninggal dunia pada 10 Desember 2006 seminggu setelah terkena serangan jantung.

 

9. Soeharto

Jend. Besar TNI Purn. Haji Moehammad Soeharto, (ER, EYD: Suharto) (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – wafat di Jakarta, 27 Januari 2008 dalam umur 86 tahun[1]) adalah Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno, dari 1967 sampai 1998.  Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.

Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Naik ke kekuasaan

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos.  Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada “Hari ABRI”, 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). 

Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif.  Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu “tersangka komunis”, kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. 

Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar “operasi komunis” Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang,  mantan diplomat bidang politik kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: “Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat.” Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department’s Bureau of Intelligence and Research di 1965: “Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya.”1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.

 

Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru.  Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.

Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen – Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut “musuh negara” dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).

Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetap dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah “orang seperti kita” atau “orang golongan kita”.

Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.

Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai “mafia Berkeley”. Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini. Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.

Puncak Orde Baru

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis.  Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. 

Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis.  Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997.  Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah “mayoritas tunggal” di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru

Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah manjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi.  Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.  Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya.  Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.

Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan “electoral college”. dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar.  Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katholik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Sovyet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.  

Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.  Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.

Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai “Peristiwa Kudatuli” (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Soeharto turun takhta

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun.   Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia.  Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.

Kasus dugaan korupsi

Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.  Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar AS. selama 32 tahun masa pemerintahannya.

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan.  SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

10  George Walker Bush

George Walker Bush (lahir di New Haven, Connecticut, 6 Juli 1946; umur 62 tahun) adalah Presiden Amerika Serikat ke-43 yang saat ini sedang menjabat. Ia dilantik 20 Januari 2001 setelah terpilih lewat pemilu presiden tahun 2000 dan terpilih kembali pada pemilu presiden tahun 2004.  Jabatan kepresidenan kedua kalinya akan berakhir pada 20 Januari 2009. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Texas ke-46 (1995-2000). Jabatan ini ditinggalkan sesaat setelah dirinya terpilih sebagai presiden.

Dalam sejarahnya, Keluarga Bush adalah bagian dari Partai Republik dan politik Amerika. Bush adalah anak tertua mantan Presiden Amerika Serikat George H. W. Bush. Ibunya adalah Barbara Bush. Kakeknya, Prescott Bush adalah mantan Senator Amerika Serikat dari Connecticut. Sedang, adiknya, Jeb Bush adalah mantan Gubernur Florida. Menyusul Serangan 11 September 2001, Bush mengumumkan Perang melawan terorisme secara menyeluruh. Sepanjang Oktober 2001, dia memerintahkan invasi ke Afganistan untuk melumpuhkan kekuatan Taliban dan al-Qaeda.  Pada Maret 2003, Bush memerintahkan penyeranganan ke Irak dengan alasan bahwa Irak telah melanggar Resolusi PBB no. 1441 mengenai senjata pemusnah massal dan karenanya harus dilucuti dengan kekerasan.  Setelah digulingkannya rezim Saddam Hussein, Bush bertekad memimpin Amerika Serikat  untuk menegakkan demokrasi di Timur tengah, yang dimulai dengan Afganistan dan Irak.  Namun hingga kini situasi di Irak semakin tidak stabil karena pertikaian yang berkepanjangan antara kelompok Sunni, yang di masa Saddam Hussein praktis berkuasa atas kelompok mayoritas Syi’ah, yang kini ganti berkuasa.

Bush pertama-tama dipilih pada tahun 2000, dan menjadi presiden keempat dalam sejarah AS yang dipilih tanpa memenangkan suara rakyat setelah 1824, 1876, dan 1888. Bush yang menggambarkan dirinya sebagai “presiden perang”, terpilih kembali pada 2004 setelah kampanye pemilihan yang sengit dan panas.  Dalam kampanye ini, keputusannya untuk mengadakan Perang melawan Terorisme dan Perang Irak dijadikan isu sentral.  Bush menjadi kandidat pertama yang memperoleh kemenangan mayoritas suara rakyat sejak ayahnya menang 16 tahun sebelumnya.  Dalam tiga pemilihan umum sebelumnya, penampilan kandidat partai ketiga yang hebat telah menghalangi pemenang suara rakyat, Gore dan Clinton, untuk memperoleh suara mayoritas rakyat.

Presiden AS

Bush merupakan orang kedua menjadi presiden yang mengikuti jejak ayahnya George H. W. Bush, Presiden Amerika Serikat yang ke-41, setelah John Adams, Presiden kedua, dan John Quincy Adams, yang keenam, merupakan bapak dan anak. Terdapat juga pasangan kakek dan cucu, William Henry Harrison dan Benjamin Harrison.

Masa jabatan pertama

Masa jabatannya sebagai presiden didominasi “perang melawan terorisme”, yang mencuat setelah terjadinya Peristiwa 9/11 (serangan terhadap WTC). Serangan tersebut dijadikannya alasan untuk memerintahkan invasi terhadap Afganistan pada tahun 2001 untuk membebaskan Afganistan dari rezim Taliban dan Irak pada tahun 2003 untuk menjatuhkan pemerintah Saddam Hussein. Bush menyatakan kemenangan Amerika Serikat dalam invasi Irak pada 1 Mei 2003, namun hingga kini (Agustus 2006) konflik di Irak masih belum berakhir akibat serangan-serangan dari para pemberontak.

Masa jabatan kedua

Meskipun banyak pihak yang menentang kedua peristiwa tersebut (khususnya dari luar Amerika Serikat), ia memenangkan Pemilu Presiden Amerika 2004 dengan selisih 3% dengan saingan utamanya John Kerry. Masa jabatan keduanya masih dipenuhi masalah di Irak, karena korban dari pasukan Amerika Serikat terus berjatuhan, mencapai lebih dari 2.500 orang hingga 3 Agustus 2006.

Peristiwa penting lain pada masa jabatan kedua ini adalah Badai Katrina pada Agustus 2005. Bush dianggap lambat dalam menangani peristiwa ini, yang memakan korban ribuan jiwa.  Kejadian ini juga memperlihatkan jurang ekonomi yang jelas antara kaum kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Dalam acara penandatanganan peraturan bioetik alternatif yang dihadiri 18 keluarga dengan 20-an batita yang lahir dari embrio sumbangan sisa dari prosedur fertilisasi in vitro, untuk pertama kalinya ia menggunakan hak vetonya untuk menghalangi RUU bagi pengembangan riset sel induk embrionik. Pada saat ini jabatan Kepala Staf Gedung Putih dipegang oleh Joshua B. Bolten dan Wakil Kepala Stafnya dijabat oleh Karl Rove.